Polda Metro Jaya Panggil Empat Pengurus PWI Pusat, Ungkap Dugaan Penggelapan Dana oleh Hendri Ch. Bangun dan Sayyid Iskandar

JAKARTA – Polda Metro Jaya memanggil empat pengurus teras Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat untuk memberikan keterangan terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan penggelapan dalam jabatan yang melibatkan mantan Ketua Umum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun, serta mantan Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayyid Iskandar, bersama sejumlah pihak lainnya. 

Pemanggilan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pekan ini. Keempat pengurus tersebut dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus yang tengah diselidiki, yang berkaitan dengan dugaan penggelapan dana cashback hasil kerja sama antara PWI Pusat dan Forum Humas BUMN pada periode Desember 2023 hingga Februari 2024. 

Baca juga: Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan

Kasus ini dilaporkan oleh anggota Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, H. Helmi Burman, yang menuduh adanya pelanggaran Pasal 372, 374, dan 378 KUHP. Laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/269/VIII/2024/BARESKRIM. 

Menurut laporan Helmi, dana senilai Rp1, 08 miliar yang berasal dari kerja sama tersebut diduga telah diselewengkan, termasuk penarikan tunai sebesar Rp540 juta yang diklaim sebagai cashback untuk Forum Humas BUMN. Selain itu, ditemukan aliran dana berupa fee atau komisi kepada oknum pengurus organisasi senilai Rp691 juta. 

Baca juga: Polri Siap Tindak Dugaan Permainan Karantina

"Sejauh ini, bukti yang kami serahkan, termasuk hasil investigasi internal DK PWI, dokumen resmi, dan bukti transaksi keuangan, sudah cukup mendukung dugaan pelanggaran atas pasal-pasal tersebut, " ujar Helmi Burman, Selasa (7/1/2025). 

Pasal-pasal yang dituduhkan memiliki ancaman hukuman yang signifikan. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan diancam hukuman hingga 4 tahun penjara, Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan hingga 5 tahun penjara, dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan hingga 4 tahun penjara. 

Baca juga: Sudin Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK

Helmi menegaskan bahwa laporan ini tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi lebih kepada upaya menjaga integritas organisasi. "Tujuan kami adalah membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap Kode Perilaku Wartawan (KPW) dan Peraturan Dasar Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Jika ada konsekuensi hukum, itu adalah risiko atas perbuatan mereka sendiri, " ungkapnya. 

Dalam pernyataannya, Helmi juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi pers. "Tindakan ini sangat memprihatinkan. Kami menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai, apakah perilaku seperti ini mencerminkan integritas seorang wartawan, " tambahnya. 

Baca juga: Kominfo-Kemenkes Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pasien COVID-19

Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan. Pemanggilan para saksi kunci menjadi bagian dari upaya mengungkap fakta-fakta demi memastikan keadilan ditegakkan. Penyelidikan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menegakkan integritas organisasi pers di Indonesia. (***)