Jurika Fratiwi Dikukuhkan sebagai Ketua Komisi Advokasi Perlindungan Hak Anak dan Perempuan KADIN Indonesia, Luncurkan Program Unggulan

JAKARTA – Jurika Fratiwi, SH, SE, MM, secara resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Tetap Advokasi Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Prosesi pengukuhan berlangsung di Hotel Mulia, Jakarta, pada Minggu (1/12/2024), dan menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan anak dan perempuan di Tanah Air. 

Jurika, yang sebelumnya aktif sebagai Ketua Forum Komunikasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mendapatkan pengesahan langsung dari Menteri PPPA, Prof. Dra. Yohana Yambise, MSc, PhD, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam misinya. 

Baca juga: Antusias Penonton Indonesia Bertutur di Hari Ketiga Magelang

"Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui forum dan program yang kami inisiasi, kami ingin menyatukan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak, " ujar Jurika, yang juga menjabat sebagai Direktur LBH Digitek DKI Jakarta.

Baca juga: HUT Mahkamah Agung RI ke 77: Bangkit Bersama, Tegakkan Keadilan

Program Perdana: Fokus pada Keamanan Anak di Dunia Maya
Sebagai langkah awal, Komisi yang dipimpin Jurika akan mengadakan *Forum Diskusi Nasional* yang membahas isu keamanan anak di dunia maya. Topik utama yang diangkat meliputi bahaya eksploitasi seksual anak, perundungan siber, serta konten berbahaya di ruang digital. Forum ini juga dirancang untuk meningkatkan literasi digital bagi orang tua, anak-anak, dan para pendidik.

Program Prioritas untuk Perlindungan Anak dan Perempuan
Program kerja Komisi ini mencakup lima prioritas utama yang sejalan dengan visi KADIN Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan memberdayakan perempuan:

Baca juga: Tangkal Radikalisme, Gabungan LSM dan Ormas Masyarakat Se-Kota Cirebon Deklarasi Damai

1. Advokasi Perlindungan dari Kekerasan  
   Melindungi anak dan perempuan dari kekerasan fisik, psikis, hingga seksual di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial.

2. Perlindungan dari Eksploitasi Ekonomi  
   Mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja anak dan perdagangan manusia.

Baca juga: Rumah Kompetensi Indonesia: Magang atau Bekerja?

3. Perhatian pada Anak Berkebutuhan Khusus  
   Memastikan anak-anak dengan disabilitas atau kebutuhan khusus memperoleh pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar tanpa diskriminasi.

4. Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan  
   Menjamin kesetaraan akses bagi perempuan dalam pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi.

Baca juga: Launching Majalah Mabes Bharindo di Hut ke 2 nya Banjir Ucapan

5. Keadilan di Tempat Kerja  
   Melindungi perempuan dari diskriminasi upah, pelecehan, dan eksploitasi di lingkungan kerja, serta mendorong implementasi hak cuti melahirkan.

Kolaborasi Strategis untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Anak
Untuk mengimplementasikan program-program tersebut, Komisi akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPAI, Kemenaker, Kemenko PMK, dan KemenPPPA. Beberapa inisiatif utama yang akan dilakukan meliputi:

• Sosialisasi di Perusahaan: Edukasi mengenai perlindungan anak bagi karyawan perusahaan.
• Perhatian pada Anak Berkebutuhan Khusus: Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan tanpa diskriminasi.  
• Edukasi Kekerasan dan Eksploitasi: Kampanye melawan kekerasan rumah tangga, perdagangan anak, dan pelecehan seksual.

Dalam penutup rapat, Wakil Ketua Koordinator KADIN Indonesia, Nita Yudi, menyampaikan harapannya, "Kami percaya bahwa berbagai inisiatif ini dapat memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan Indonesia yang lebih ramah anak dan menjadikan perempuan semakin berdaya menuju Indonesia Unggul."

Dengan program-program strategis ini, diharapkan Komisi Advokat Perlindungan Hak Anak dan Perempuan KADIN Indonesia mampu membawa perubahan signifikan bagi perlindungan hak anak dan perempuan di Indonesia. (HK)