by

Pasca Pendaftaran Bapaslon, Gakumdu Mamuju Gelar Rapat Koordinasi

“Pencegahan dan penindakan tersebut sejauh mungkin kita lakukan guna menghasilkan Pilkada yang berkualitas,” kata Rusdin usai melakukan rapat koordinasi yang di dampingi Komisoner Bawaslu, pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju, Minggu (06/09/2020).

Publiksulbar.com, Mamuju — Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) gelar rapat koordinasi terkait Regulasi Penindakan Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamuju tahun 2020.

Gakumdu terdiri dari tiga unsur lembaga yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Sinergitas antar ketiga institusi ini terus ditingkatkan.

Rusdin S.pd Ketua Bawaslu Kabupaten (Kab) Mamuju mengatakan, Bawaslu tidak bekerja sendiri khususnya dalam Tindak Pidana. Kepolisan dan Kejaksaan sangat berperan penting dalam Penindakan Pidana Pilkada.

“Pencegahan dan penindakan tersebut sejauh mungkin kita lakukan guna menghasilkan Pilkada yang berkualitas,” kata Rusdin usai melakukan rapat koordinasi yang di dampingi Komisoner Bawaslu, pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju, Minggu (06/09/2020).

Proses pengawasan dan penindakan ibarat sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan, harus dipahami sebagai satu tarikan napas dalam mewujudkan Pilkada yang aman,damai dan berkualitas.

“Kami berharap, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilkada bisa dicegah khususnya pelanggaran pidana pemilihan. Karena salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan sisi pencegahan sebelum mengarah ke penindakan. Kalau penindakan kan, rananya kejaksaan dan kepolisian,” ucap Rusdin.

Guna menyeragamkan pemahaman penegak hukum dalam melakukan proses hukum pidana terkait pelanggaran pilkada. Kasat Reskrim AKP Syamsuriansyah SE menyampaikan Sentra Gakkumdu dalam bekerja akan dilengkapi Prosedur Operasi Standar (SOP).

Di butuhkan keseragaman pemahaman antara anggota Sentragakumdu untuk menangani setiap laporan pelanggaran pemilu, khususnya terkait pelanggaran yang mengarah ke sanksi pidana. Melalui SOP tersebut, anggota Sentragakumdu sudah dapat menentukan minimal dua alat bukti pelanggaran pemilu untuk menjadi dasar penyidik Polri dalam melakukan penyidikan.

Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak mengatur mengenai sanksi bagi pelanggaran pemilu, pelanggaran seperti politik uang dapat tetap disidik dan diproses secara hukum menggunakan KUHP. Politik uang dapat dikategorikan sebagai suap dan gratifikasi.

Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuriansyah menegaskan, antisipasi terhadap potensi gangguan serta pelanggaran pemilu, selama tahapan pelaksanaan Pilkada, perlu diperhatikan, juga termasuk persoalan netralitas ASN, TNI dan Polri.

“Intinya, apapun yang berkaitan dengan pelanggaran disertai dengan adanya temuan, tentu akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan Pilkada tahun ini dapat berjalan aman dan kondusif,” tegasnya.

Jaksa Ranu Indra juga menyampaikan, penguatan SOP akan dilakukan hingga bekerja secara profesional.

“Tentu kita akan menguatkan SOP dengan maksud pengawas Pilkada jaksa, dan polisi dapat bekerja secara profesional sesuai undang-undang,” ujar Jaksa Ranu Indra.

Editor; b/red

Baca juga; https://publiksulbar.com/2020/09/06/2-bakal-pasangan-calon-resmi-daftar-di-kpu-mamuju/

Baca juga; https://publiksulbar.com/2020/09/07/saksi-pembangunan-fahmi-lukman-jilid-1-harapan-tokoh-masyarakat-rangas-majene-jilid-2/

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *